Ujian Akhir Teori Ekonomi 1

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Perumahan dan Transportasi

di DKI Jakarta Sepanjang Tahun 2011

Ujian Akhir

Teori Ekonomi 1

Disusun oleh:

Kelas: SMAK05-03

Gena Enka Lestari       (23211028)

Geni Enka Lestari        (23211029)

Luthfi Yuliana              (24211180)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

Pengenalan Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana,

IHKn = Indeks Harga Konsumen periode ini

IHKo = Indeks Harga Konsumen periode lalu

Parah tidaknya inflasi, dibagi menjadi 3 yaitu:

§  Inflasi ringan (tingkat inflasi kurang dari 10% per tahun)

§  Inflasi sedang (tingkat inflasinya 10%-30% per tahun)

§  Inflasi Berat (tingkat inflasinya 30%-100% per tahun)

§  Hyper inflasi (tingkat inflasinya lebih dari 100% per tahun)

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu:

1)      Kelompok Bahan Makanan

2)      Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau

3)      Kelompok Perumahan

4)      Kelompok Sandang

5)      Kelompok Kesehatan

6)      Kelompok Pendidikan dan Olah Raga

7)      Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Adapun rumus untuk menghitung IHK adalah:

Di mana,

Pn = Harga sekarang, Po = Harga pada tahun dasar

Data IHK & Inflasi DKI Jakarta Sepanjang Tahun 2011

Perumahan
Bulan	IHK DKI Jakarta	Inflasi DKI Jakarta
Januari	121.07	0.75
Februari	121.19	0.1
Maret	121.27	0.07
April	121.43	0.13
Mei	121.57	0.12
Juni	121.77	0.16
Juli	121.95	0.15
Agustus	122.26	0.25
September	122.37	0.09
Oktober	122.39	0.02
Nopember	122.5	0.09
Desember	122.7	0.16

Transportasi
Bulan	IHK DKI Jakarta	Inflasi DKI Jakarta
Januari	109.78	0.36
Februari	110.11	0.3
Maret	110.27	0.15
April	110.38	0.1
Mei	110.6	0.2
Juni	110.59	-0.01
Juli	110.52	-0.06
Agustus	112.77	2.04
September	113.97	1.06
Oktober	113.59	-0.33
Nopember	113.55	-0.04
Desember	113.45	-0.09

Analisis:

Secara keseluruhan IHK Perumahan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2011 memiliki kecenderungan stabil. Terlihat pada bulan januari sampai dengan bulan juli IHK perumahan tersebut masih sekitar rata-rata 121.  Pada bulan juni hingga akhir tahun 2011, IHK tersebut mulai mengalami peningkatan dari rata-rata 121 menjadi rata-rata 122.

Untuk IHK transportasi di DKI Jakarta pada bulan januari hingga juli 2011 cenderung stabil rata-rata berkisar 110. IHK transportasi di DKI mulai mengalami peningkatan sebesar 2% pada bulan agustus bernilai 122.77. Pada bulan september IHK transportasi di DKI meningkat lagi hanya 1%  dan cenderung stabil hingga akhir tahun 2011.

Analisis:

           Inflasi perumahan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2011 secara keseluruhan tidak mengalami deflasi dan cenderung stabil.

Sedangkan selama kurun waktu tersebut, untuk inflasi transportasi di DKI Jakarta ada 5 bulan yang mengalami deflasi, yaitu pada bulan juni sebesar -0.01, juli sebesar -0.06, oktober sebesar-0.33, november sebesar -0.04 dan desember -0.09, dan inflasi tertinggi pada bulan agustus sebesar 2.04.

Sumber:

http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/

http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/02/indeks-harga-konsumen-ihk.html

http://jakarta.bps.go.id

Tingkat Kemiskinan & Penanggulangannya di Provinsi NTB

Analisis Data

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2012 mencapai 852.640 orang (18,63 persen) mengalami penurunan sekitar 1,10 point dari tahun sebelumnya (Maret tahun 2011) yang berjumlah sekitar 894.770  (19,73 persen). Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Soegarendra, MA dalam presentasinya di aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB (2/7/2012).

Penyebab Kemiskinan di NTB

• Jumlah penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah
• Kondisi alam yang kurang mendukung
• Terbatasnya lapangan kerja
• Penguasaan ketrampilan dasar/pengantar kerja masih rendah
• Terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi masyarakat
• Terbatasnya tenaga pendamping (motivator)
• Banyaknya rumah kumuh di seluruh kabupaten/kota
• Kemauan dan kemampuan untuk mandiri masih rendah, karena terbiasa menerima bantuan/subsidi

Program Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan di NTB

• Pertama, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang merupakan program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Program KUBe sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
• Kedua, program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
• Ketiga, santunan kepada kelompok lanjut usia. yang disalurkan melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat melalui dana APBN dan APBD provinsi.
• Keempat, Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak Secara Terpadu serta Anak Dengan Kategori Khusus seperti anak balita terlantar, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan kasus hukum serta anak jalanan. Bantuan untuk kesejahteraan sosial anak dan anak dengan kategori khusus tersebut bekerjasama dengan perbankan dan PT. POS dan GIRO yang dialurkan langsung melalui rekening anak yang bersangkutan masing-masing.
• Kelima, bantuan sosial kepada para penyandang cacat berat melalui Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. Pada tahun 2011, program ini telah menyalurkan dana dari APBD dan APBN provinsi.
• Keenam, Program Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Panti Asuhan yang ada di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.
• Ketujuh, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Komunitas dicirikan dengan karakteristik komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial yang bertumpu pada kekerabatan, terpencil secara geografis dan sulit terjangkau, menjalankan ekonomi subsisten, peralatan dan teknologi masih sederhana, dan sangat tergantung pada lingkungan dan sumberdaya alam setempat.

Sumber:

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1378

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1398

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=990

Dasar Pemikiran Masalah Korupsi

Mengapa korupsi bisa merajalela?

Sebenarnya korupsi bukan merupakan atribut budaya atau elemen dasar masyarakat Indonesia namun justru korupsi merupakan suatu hal yang hidup di berbagai negara dan situasi manapun dimana insentif untuk melakukannya. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Kartono (1983) korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%) dan hambatan struktur sosial (7,08%).

Seperti contohnya, seorang pengusaha berusaha menyuap pemerintah atau DPR agar peraturan yang dikeluarkan menguntungkan si pengusaha, sekalipun merugikan negara. Lalu terjadi transfer uang. Pengusaha melenggang dengan bisnisnya dan oknum pemerintah mendapat tambahan pemasukan. Namun, akibatnya sebagian besar rakyat dirugikan. Uang mereka yang dititipkan ke pemerintah (berupa pajak) tidak teralokasikan kepada penyediaan barang publik dengan semestinya. Sebagian uang itu pindah ke kantong pengusaha (berupa akses ilegal) dan oknum pemerintah. Akibatnya, kuantitas dan kualitas pelayanan publik lebih rendah daripada seharusnya. Hal ini menjadi kesempatan yang hilang untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak, sebuah tugas yang diamanatkan kepada pemerintah dan dibiayai oleh pajak dan SDA. Oknum pemerintah bisa melarikan uang negara dengan berbagai cara. Korupsi pun terjadi antarpenguasa, tanpa pemerintah.  

            Akibat langsung dari korupsi adalah rusaknya pasar. Misalnya, korupsi gula impor. Harga yang dilihat masyarakat adalah harga tidak alami atau buatan. Sementara itu, akses ilegal yang dinikmati penyuap, menutup akses pengusaha lain yang tidak mau menyuap. Persaingan pun menjadi tidak fair. Korupsi menyebabkan ‘kegagalan pasar’. Sementara itu, macetnya tugas alokatif pemerintah merupakan ‘kegagalan pemerintah’. Lebih buruk lagi daripada mengalami kedua kegagalan ini. Dapat dikatakan bahwa insentif untuk melakukan penyimpangan dan korupsi lebih membawa ke arah inefisiensi ketimbang efisiensi.

Sumber :

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf

http://www.patunru.org/bribery.PDF

GOVERNMENT EXPENDITURE

Pengeluaran pemerintah dalam sektor  pertahanan dan wilayah salah satunya yaitu membeli Alat Utama Sistem Senjata (Alutista) sebagai perlengkapan TNI untuk angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan kredibel. Indonesia memerlukan kekuatan militer yang cukup dengan postur yang tangguh. Diperlukan tentara yang terlatih dengan kekuatan persenjataan yang modern.

Presiden SBY berharap Alutsista angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, dapat makin dilengkapi dan ingin di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi pesawat tempur yang mengudara di atas wilayah Indonesia, dan armada kapal perang yang menjaga kedaulatan laut Indonesia yang membentang luas dari Aceh sampai Papua, serta lebih banyak lagi satuan tempur darat yang terlatih baik dan profesional sehingga siap dikerahkan kemanapun dan kapanpun untuk mengemban tugas-tugas negara.

Sumber:

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/10/05/5938.html

“Supply Side Policy”

Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan (bertambah) dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk menurunkan inflasi. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

Di dalam kebijakan moneter, adapun cara pemerintah dalam meningkatkan jumlah uang yang beredar, antara lain:

1.     Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2.     Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral.

3.     Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.

4.      Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

The Interest Rate Transmission Mechanism 1, 2, 3

Suku bunga yang rendah dapat mempengaruhi  individu untuk meminjam uang dari bank dalam bentuk kredit atau peminjaman jangka panjang. Pinjaman uang yang dilakukan individu tersebut untuk dikonsumsi, seperti rumah, tanah, dll. Begitupun perusahaan menggunakan pinjaman uang dari bank untuk menjual saham, menjual obligasi di pasar modal untuk melakukan investasi.

Namun pinjaman jangka panjang yang merupakan lanjutan dari pinjaman sebelumnya misalnya perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang sebagai biaya untuk simpanan dan untuk membayar tenaga kerja di perusahaannya yang akhirnya digunakan untuk konsumsi.

Pada saat tingkat bunga tinggi, individu lebih memilih untuk menabung di bank, atau deposito. Tabungan tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai konsumsi mereka.

Mortgages yang baru digunakan oleh individu dan bisnis untuk melakukan pembelian besar real estate tanpa membayar seluruh nilai pembelian di depan. Dalam hipotek perumahan, pembeli rumah berjanji rumah nya ke bank. Bank memiliki hak atas rumah bila hipotek perumahan sudah jatoh tempo dan belum dibayarkan. Dalam kasus penyitaan, bank dapat mengusir penyewa rumah itu dan menjual rumah.

Biasanya Individu yang pertama kali melakukan mortages untuk investasi contohnya membeli rumah. Karena nilai rumah selalu naik dari tahun ke tahun, tidak pernah mengalami penurunan. Sedangkan bagi individu atau perusahaan yang sudah pernah melakukan mortgages, mortgages lanjutan ini digunakan untuk konsumsi seperti membeli property, perlengkapan, dll sesuai dengan kebutuhan rumah atau perusahaannya.

Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan tingkat nilai tukar meningkat yang nantinya akan menyebabkan harga barang impor menurun dan harga barang ekspor meningkat. Jika harga barang impor menurun maka jumlah permintaan akan barang tersebut meningkat. Jika harga barang ekspor meningkat maka jumlah permintaan akan barang tersebut menurun.

Sebaliknya jika suku bunga yang rendah akan menyebabkan tingkat nilai tukar menurun yang nanti pengaruhnya berbanding terbalik dengan tingkat nilai tukar yang meningkat terhadap harga dan jumlah permintaan barang ekspor impor.

Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama kurun waktu (periode) tertentu akan dicatat di neraca pembayaran  (Balance of Payments, disingkat BOP).